Pemerintah Swedia resmi mengumumkan rencana penerapan larangan penggunaan telepon seluler di seluruh sekolah dasar dan menengah mulai Agustus 2026. Kebijakan ini menjadi langkah besar dalam sistem pendidikan nasional Swedia, dengan tujuan utama meningkatkan konsentrasi belajar siswa, mengurangi distraksi digital, serta memperbaiki kualitas pembelajaran di ruang kelas.
Pengumuman tersebut disampaikan pada Rabu (28/1/2026) waktu setempat dan langsung memicu perbincangan luas, baik di kalangan pendidik, orang tua, hingga pemerhati pendidikan global. Dalam aturan yang diusulkan, seluruh siswa hingga kelas sembilan—atau berusia sekitar 15 hingga 16 tahun—wajib menyerahkan ponsel mereka setibanya di sekolah dan baru diperbolehkan mengambilnya kembali setelah jam pelajaran selesai.
Aturan Nasional Larangan Ponsel Demi Ruang Kelas Bebas Gangguan
Pemerintah Swedia menilai regulasi nasional diperlukan karena kebijakan pembatasan ponsel yang selama ini diterapkan belum merata. Saat ini, sekitar 80 persen sekolah dasar dan menengah di Swedia memang sudah memiliki aturan internal terkait penggunaan ponsel di kelas. Namun, kebijakan tersebut sepenuhnya bergantung pada keputusan masing-masing kepala sekolah, sehingga implementasinya dinilai tidak konsisten.
Dalam pernyataan resminya, pemerintah menyebutkan bahwa siswa di Swedia terbukti lebih mudah terdistraksi oleh perangkat digital dibandingkan siswa di negara-negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Kondisi ini dinilai berpotensi mengganggu proses belajar-mengajar secara signifikan.
“Karena itu, pemerintah mengusulkan larangan penggunaan ponsel selama seluruh jam sekolah,” demikian bunyi pernyataan resmi pemerintah. Kebijakan ini tidak hanya berlaku di ruang kelas, tetapi juga mencakup seluruh area sekolah selama jam belajar berlangsung.
Menteri Pendidikan Swedia, Simona Mohamsson, menegaskan bahwa kebijakan nasional ini penting untuk memastikan seluruh sekolah benar-benar menjadi zona bebas ponsel. Dalam konferensi pers, ia menyebut larangan tersebut akan secara nyata mengurangi gangguan di kelas dan membantu guru menjalankan proses pengajaran dengan lebih efektif.
“Ini akan secara signifikan mengurangi gangguan dalam proses belajar-mengajar,” ujar Mohamsson. Ia bahkan menyebut kebijakan ini sebagai “kemenangan bagi kualitas pengajaran dan kesehatan mental siswa,” mengingat tekanan digital yang semakin besar pada generasi muda.
Dari Pelopor Digitalisasi ke Evaluasi Ulang Kebijakan
Menariknya, langkah ini menandai perubahan arah kebijakan pendidikan Swedia. Negara Nordik tersebut sebelumnya dikenal sebagai salah satu pelopor digitalisasi pendidikan di Eropa. Pada 2017, Swedia meluncurkan strategi nasional yang mendorong penggunaan tablet dan laptop di sekolah, bahkan menggantikan buku cetak serta tulisan tangan dalam proses belajar.
Namun, seiring berjalannya waktu, pendekatan tersebut menuai kritik. Sejumlah laporan menunjukkan adanya penurunan capaian akademik siswa, khususnya dalam kemampuan membaca, menulis, dan memahami teks. Sejak 2023, pemerintah Swedia mulai mengevaluasi dan bahkan mencabut sebagian kebijakan digitalisasi ekstrem tersebut, dengan kembali mendorong penggunaan buku cetak di sekolah dasar.
Dalam konteks itulah, larangan ponsel ini dinilai sebagai langkah lanjutan untuk menyeimbangkan peran teknologi dalam pendidikan. Pemerintah menekankan bahwa kebijakan ini bukan berarti menolak teknologi sepenuhnya, melainkan menempatkannya secara lebih proporsional.
Selain dampak akademik, faktor kesehatan mental juga menjadi sorotan utama. Data pemerintah menunjukkan bahwa siswa sekolah menengah di Swedia menghabiskan rata-rata hampir tujuh jam per hari di depan layar, di luar penggunaan perangkat selama jam sekolah. Angka tersebut menimbulkan kekhawatiran terkait konsentrasi, kualitas tidur, hingga kesejahteraan psikologis anak dan remaja.
Mohamsson menambahkan bahwa larangan ponsel di sekolah diharapkan dapat membantu para orang tua dalam mengatur waktu layar anak-anak di rumah. Dengan berkurangnya paparan gawai di sekolah, diharapkan anak-anak memiliki kebiasaan digital yang lebih sehat secara keseluruhan.
Jika disetujui parlemen, kebijakan ini akan mulai berlaku pada awal semester musim gugur Agustus 2026 dan mencakup pula fasilitas penitipan anak setelah sekolah. Dengan langkah ini, Swedia kembali menjadi sorotan dunia—bukan sebagai pelopor digitalisasi, melainkan sebagai negara yang berani mengerem laju teknologi demi kualitas pendidikan dan kesehatan generasi muda. Tuna55
