Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya dalam menjaga integritas serta profesionalisme aparatur di lingkungan Kementerian Keuangan. Ia menyatakan tidak akan ragu memberikan sanksi tegas, termasuk mencopot pimpinan, apabila terbukti lalai dalam mengawasi kinerja dan perilaku bawahannya. Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bahwa prinsip akuntabilitas tetap menjadi prioritas utama dalam tata kelola keuangan negara.
Menurut Purbaya, posisi pimpinan tidak hanya soal kewenangan, tetapi juga tanggung jawab penuh atas unit kerja yang dipimpin. Setiap pimpinan wajib memastikan bawahannya bekerja sesuai aturan, menjunjung etika, serta tidak menyalahgunakan wewenang. Jika terjadi pelanggaran dan pimpinan terbukti abai, maka sanksi tegas akan diberlakukan tanpa pandang bulu.
Purbaya Pengawasan Internal Jadi Kunci Pencegahan Pelanggaran
Purbaya menekankan bahwa pengawasan internal merupakan benteng utama dalam mencegah terjadinya pelanggaran di institusi keuangan negara. Ia menilai, banyak persoalan muncul bukan semata karena niat individu, tetapi juga akibat lemahnya sistem kontrol dan kurangnya ketegasan pimpinan dalam melakukan pengawasan.
Ia mengingatkan bahwa pimpinan harus aktif memantau kinerja, memahami proses kerja, serta peka terhadap potensi penyimpangan. Tidak cukup hanya menerima laporan formal, tetapi juga perlu melakukan evaluasi berkala dan memastikan setiap kebijakan dijalankan dengan benar. Dengan pengawasan yang ketat, risiko pelanggaran dapat ditekan sejak dini.
Sanksi Tegas Demi Menjaga Kepercayaan Publik
Lebih lanjut, Purbaya menegaskan bahwa langkah tegas ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara. Kementerian Keuangan memegang peran strategis dalam mengelola anggaran, penerimaan negara, serta berbagai kebijakan fiskal yang berdampak langsung pada masyarakat.
Menurutnya, satu kasus kelalaian saja dapat mencoreng kredibilitas institusi secara keseluruhan. Oleh karena itu, penindakan terhadap pimpinan yang tidak menjalankan fungsi pengawasan menjadi bagian dari upaya menjaga marwah lembaga. Ia menilai ketegasan bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk membangun budaya kerja yang bersih, profesional, dan bertanggung jawab.
Dorongan Budaya Kerja Profesional dan Berintegritas
Selain penegakan sanksi, Purbaya juga mendorong terciptanya budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas dan keterbukaan. Ia berharap setiap pimpinan dapat menjadi teladan bagi bawahannya, baik dalam sikap maupun pengambilan keputusan. Kepemimpinan yang kuat, menurutnya, akan melahirkan tim yang solid dan berorientasi pada pelayanan publik Tuna55.
Dengan komitmen ini, Kementerian Keuangan diharapkan mampu terus meningkatkan kualitas tata kelola dan kinerjanya. Purbaya menegaskan bahwa reformasi birokrasi tidak hanya sebatas aturan tertulis, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk keberanian mengambil keputusan tegas demi kepentingan negara dan masyarakat luas.
